Kasubid Informasi Data BKPP Kabupaten Bogor, Nia Kusmardini mengatakan, proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutaktriran data oleh setiap PNS diseluruh Indonesia, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh. Data PNS yang harus diinput adalah seluruh informasi PNS yang paling kurang memuat data riwayat hidup, riwayat pendidkan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gqii, riwayatpendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi.

sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan tujuannya agar semua PNS di Lingkungan Pemkab Bogor mengerti dan paham bagaimana cara registrasi maupuun input data PUPNS. Pengisian data melalui sistem PUPNS ini merupakan kewajiban seluruh PNS diseluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bogor, ini adalah program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementarian BKN. Bahkan jika PNS tidak mengisi atau mengikuti prosedur yang ditetapkan, maka akan ada sangsi tegas bagi para PNS tersebut.

“Sosialisasi gencar kami lakukan untuk memberikan pemahaman kepada para PNS, apabila mereka sudah paham maka sesuai tujuan kami, akan mempermudah mereka saat input data. Sehingga seluruh PNS di Kabupaten Bogor terdaftar, jika tidak mereka terancam dinyatakan tidak aktif, pensiun atau mengundurkan diri. Data base yang ada di BKN secara langsung akan dikeluarkan, berbagai hak sebagai PNS pun akan dihapuskan,” tegas Nia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk waktu mereka hanya diberikan jangka waktu hingga akhir November 2015 mendatang. Kenapa ini menjadi sangat penting, idealnya updating data para PNS adalah per 10 tahun satu kali. Updating data terakhir dilakukan pada tahun 2003 lalu, artinya selama 12 tahun belum lagi ada updating data. Sehingga updating data menjadi keharusan bagi seluruh PNS untuk keakuratan data.

“Saat ini sekitar lebih dari tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah kami berikan sosialisasi. Alhamdulilah sekitar 18 ribu PNS sudah terdaftar di PUPNS, dengan sosialisasi ini seluruh PNS di Kabupaten Bogor sebelum akhir November bisa terdaftar di PUPNS. Karena Desember sudah memasuki tahap evaluasi, bukan lagi pendaftaran,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu PNS Pemkab Bogor sekaligus Peserta Sosialisasi PUPNS, Ilham Maulana mengakui, sangat menyambut baik sosialisasi tersebut karena selain bisa memberikan pemahaman mengenai registrasi dan cara mengimput data PUPNS, sosialisasi ini juga sangat membantu memudahkan para PNS saat mengimput data PUPNS.

“Jujur saja sebelum ada sosilasisasi ini kami masih bingung, alhamdulilah dengan sosialisasi ini memberikan pemahaman lebih dan memudahkan kita saat pengisian e-PUPNS. Kendala yang kami rasakan saat ini hanya di jaringan internet, karena yang mengakses seluruh PNS di Indonesia sehingga saat proses penyimpanan kami harus menunggu lama. Kami biasanya nyoba saat tengah malam atau waktu sebelum solat subuh, biasanya jaringannya bagus,” imbuh Ilham. (Dewi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin mengungkapkan banyaknya laporan dari warga yang belum mendapatkan raskin beberapa bulan terakhir ternyata pemerintahan desanya nunggak pembayaran, sehingga distribusinya distop dulu.

“Masalah pembayaran desa yang belum tuntas ini kita tanyakan ke Badan Pemasyarakatan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor untuk menindaklanjutinya ke kepala desanya. Sebab stok beras raskin menumpuk di gudang Bulog Dramaga, Saya sudah cek langsung,” ujarnya, Jumat.(5/9/2015).

Kepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah Cianjur, Bogor dan Depok Supriyanto mengakui ada beberapa desa yang belum menyetor uang ke Bulog dalam pengambilan raskin. “Inilah yang menghambat pendistribusian,” katanya.

Menurutnya, terdapat sekitar 100 desa di 27 kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor yang masih menunggak sejak Januari-Agustus ini. “Kalau ditola sekitar Rp 1,2 miliar,” jelasnya.

Dia menyebutkan, stok raskin di Kabupaten Bogor sebesar 23.380.410 ton sebulan yang diberikan kepada 155.894 rumah tangga sasaran. “Sedangkan sistem pembayarannya, Bulog Dramaga masih menggunakan sistem konsinyasi dengan harga standar,” katanya.

Sementara harga raskin, dari titik awal pendistribusian Rp1.600 sekilo dengan kadar airnya 14 persen dan dapat bertahan selam setahun. “Meski demikian raskin sudah pasti beda jauh dengan beras premium,” tutupnya.

Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Perlindungan Tanaman Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) Kabupaten Bogor, Chrisnayana meminta para petani untuk waspada. Meski indikasinya masih ringan, dia menilai serangan WBC akan cepat menyebar. "Apalagi penyakit ini sangat mudah tersebar terbawa angin," ujarnya.

Selama lebih dari dua pekan, setidaknya 67 desa di 14 kecamatan di Kabupaten Bogor dilanda kekeringan. Akibatnya banyak petani was-was karena ribuan lahan terancam gagal panen. Ules (18) misaknya, petani asal Kampung Bagoang, Desa Karisi, Kecamatan Jasinga menuturkan, kekeringan yang terjadi lebih dari dua pekan menyebabkan tanah di sawahnya retak-retak. "Sulit sekali mendapatkan air, saya harus berjalan kaki sekitar 4 km dari rumah ke sungai untuk mendapatkan air, namun kadang sungai juga kering sehingga harus berjalan kaki lebih jauh ke sungai lain," katanya, Senin (22/9).

Benccana kekeringan juga menghantui para petani di Kecamatan Rancabungur. Saluran irigasi dan kantong-kantong air yang ada di wilayah tersebut mulai mengalami penurunan debet air. Hal ini membuat para petani mulai berpikir untuk beralih ke tanaman yang tidak banyak mengkonsumsi air.

Saep (27) salah satu petani padi asal Kampung Pasir Gaok tengah RT 03/ RW 06, Desa Pasir Gaok, Kecamatan Rancabungur mengaku khawatir padi yang di tanamnya terancam gagal panen. Hal ini dikarenakan pasokan air persawahan miliknya sudah mulai berkurang. Padahal, padi ini harus cukup banyak air jika tidak ingin gagal panen.

"Langkah perawatan kali Cidepit pernah dilakukan para petani di sini, seperti memberikan sampah di hulu agar air bisa mengalir normal ke saluran irigasi di wilayahnya. Namun karena dari hulu debet airnya kecil, akibatnya sampai di hilir air pun sangat kecil," ungkap Saep.

Camat Rancabungur, Iwan Erawan mengatakan, mayoritas penghidupan masyarakat Rancabungur bergantung pada sektor pertanian.

"Bayangkan, dari sembilan desa yang ada, lima desa didominasi lahan pertanian dengan luas 800 hektare serta 1000 hektare perkebunan kelapa sawit. Sehingga, air menjadi faktor utama kehidupan mereka," papar Iwan.

Menurut Iwan, biasanya warga akan melakukan gotong royong memperbaiki kali Cidepit sebagai hulu air di Kecamatan Rancabungur, hal itu pun menjadi perhatian mereka jika kekeringan mulai melanda wilayah perbatasan antarkota dan kabupaten ini. Jika tidak, para petani akan beralih tanam, ke tanaman yang bisa hidup tanpa sumber air yang cukup.

"Para petani di sini sudah bisa memprediksi jika kekeringan akan melanda wilayahnya. Namun untuk para petani padi, kekeringan akan menjadi momok menakutkan, karena padi sangat butuh air," terang Iwan.

Oleh karena itu para petani di sini sangat merawat kantong-kantong air sebagai penyuplai air ke wilayah-wilayahnya, seperti 4 setu yang ada di Kecamata Rancabungur, di antaranya Setu Moyan, Setu Babakan, Setu Cibaju, dan Setu Cimingir. Selain kali Cidepit setu-setu tersebut menjadi hulu air yang mengaliri pertanian di wilayahnya.

Terpisah, Badan Meteorologi, K;imato;ogi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan musim kemarau akan terjadi hingga sebulan ke depan. "Diperkirakan jika tidak ada perubahan, sampai akhir Oktober mendatang baru masuk musim peralihan," kata Kepala Stasiun Klimatologi BMKG Dramaga, Dedi Sucahyono.

SJM/YS

Dalam kesempatan rabu keliling (Boling) beberapa waktu lalu, bupati mengatakan, sektor pertanian di Kecamatan Rancabungur haruslah menjadi sumber penghidupan yang baik. Oleh karenanya, perlu adanya peran serta semua pihak untuk memajukan sektor pertanian di wilayah perbatasan Kabupaten dan Kota.

Pemkab sendiri sudah mendorong Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Jawa Barat untuk segera melakukan pembangunan serta normalisasi saluran irigasi yang ada di Kabupaten Bogor yang menjadi kewenangannya.

Junaidi (47) salah satu petani sayuran di Desa Pasir Gaok mendesak bupati Bogor agar segera merealisasikan janjinya. “Mau menunggu sampai kapan, apakah harus menunggu sampai tahun 2016. Saya sendiri sudah hampir tiga bulan tidak meladang, pengairan untuk sawah sudah tidak ada,” ujar Junaidi, Senin (14/9/2015).

Petani Pasir Gaok saat ini, hanya bisa berharap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, serius memberikan perhatian kepada petani di wilayah Rancabungur. “Kami ingin secepatnya, sektor pengairan secepatnya diperbaiki. Dan, ada bantuan pupuk dan benih dari Pemerintah Kabupaten Bogor,” pungkasnya.

Penulis : Diyon