Renovasi Kantor Desa Ranca Bungur telah dilaksanakan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan sarana IT seperti laptop setiap kaur satu unit untuk mempercepat proses pelayanan administrasi publik,ujar Saepudin.Alhamdulillah sementara ini tidak ada masalah dan kesadaran dari masyarakat untuk memiliki legalitas kependudukan seperti KTP,KK dan Akte Lahir sebagian besar sudah lengkap,ucapnya.Bicara komoditas unggulan dari hasil pertanian,Saepudin menuturkan buah pepaya California dan Singkong sudah menjadi ikon desa Ranca Bungur dan sudah terkenal Sejabodetabek,pungkasnya

Kepala Desa (Kades) Rancabungur Saepudin menuturkan, pihaknya bekerja sama dengan Institut Kemandirian Dompet Dhuafa Jakarta dalam rangka Pelatihan Teknisi Handphone dan Pelatihan Mengemudi Mobil. Ini merupakan kesempatan yang baik. Terutama bagi masyarakat Rancabungur, khususnya bagi rekan-rekan Karang Taruna dalam rangka menekan angka pengangguran. ”Peserta yang sudah dibekali ilmu dapat memanfaatkannya dengan baik dan bisa membuka usaha sendiri,” kata Saepudin .

Awalnya, kata dia, saat ada penawaran program ini dari pihak Dompet Dhuafa, pihaknya menerima baik program Pelatihan Teknisi Handphone dan Pelatihan Mengemudi Mobil. “Saya menyambut baik program ini. Kesempatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Rancabungur,” tuturnya kepada Metropolitan, kemarin.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Irfan Drajat mengungkapkan, pihaknya sangat memberi apresiasi atas kegiatan Karang Taruna Desa Rancabungur. Dengan adanya program ini semoga para peserta pelatihan memiliki keahlihan untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Dirinya pun berterima kasih kepada Institut Kemandirian Dompet Dhuafa dengan adanya program ini. Semoga para peserta setelah kembali ke masyarakat dengan bekal yang ada dapat menerapkan ilmunya dan membuka usaha. Sehingga dapat menafkahi dan memberi kesejahteraan kepada keluarganya. “Saya yakin setelah peserta punya bekal dapat dimanfaatkan dengan baik,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Wakil Direktur Dompet Dhuafa Verry Aria Firmansyah menjelaskan, ketika pihaknya survei ke Desa Rancabungur, pihak desa memang membutuhkan program pelatihan ini. Fasilitas semuanya dari pihak Dompet Dhuafa. Termasuk modul pembelajaran, mobil dan peralatan teknis handphone. Pihak desa pun menyiapkan banyak hal dalam kegiatan ini. ”Dengan adanya program ini saya berharap para peserta dapat meningkatkan taraf kehidupan. Setidaknya tidak di bawah garis kemiskinan. Selain itu peserta yang mendapat pembekalan ini bisa membuka usaha sendiri,” jelasnya.

Hal senada juga diungkapkan Penasihat Karang Taruna Desa Rancabungur Didin Amaludin. Menurutnya, pelatihan ini awalnya memang kerja sama antara pihak desa dengan Dompet Dhuafa. Rekan-rekan yang putus sekolah pun dapat mengikuti program ini dengan kuota 35 peserta dan melalui tahap seleksi. Pelatihan ini dimulai dari 18 Mei hingga 1 Juni mendatang. “Kami akan salurkan peserta yang sudah memiliki keahlian dari pelatihan yang didapat,” imbuhnya

Kasubid Informasi Data BKPP Kabupaten Bogor, Nia Kusmardini mengatakan, proses pendataan ulang PNS melalui sistem teknologi informasi yang meliputi tahap pemutaktriran data oleh setiap PNS diseluruh Indonesia, serta validasi dan verifikasi data secara menyeluruh. Data PNS yang harus diinput adalah seluruh informasi PNS yang paling kurang memuat data riwayat hidup, riwayat pendidkan formal dan non formal, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, tanda jasa, atau tanda kehormatan, riwayat pengalaman berorganisasi, riwayat gqii, riwayatpendidikan dan pelatihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi.

sosialisasi ini sangat penting untuk dilakukan tujuannya agar semua PNS di Lingkungan Pemkab Bogor mengerti dan paham bagaimana cara registrasi maupuun input data PUPNS. Pengisian data melalui sistem PUPNS ini merupakan kewajiban seluruh PNS diseluruh Indonesia termasuk Kabupaten Bogor, ini adalah program Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementarian BKN. Bahkan jika PNS tidak mengisi atau mengikuti prosedur yang ditetapkan, maka akan ada sangsi tegas bagi para PNS tersebut.

“Sosialisasi gencar kami lakukan untuk memberikan pemahaman kepada para PNS, apabila mereka sudah paham maka sesuai tujuan kami, akan mempermudah mereka saat input data. Sehingga seluruh PNS di Kabupaten Bogor terdaftar, jika tidak mereka terancam dinyatakan tidak aktif, pensiun atau mengundurkan diri. Data base yang ada di BKN secara langsung akan dikeluarkan, berbagai hak sebagai PNS pun akan dihapuskan,” tegas Nia.

Lebih lanjut ia menjelaskan, untuk waktu mereka hanya diberikan jangka waktu hingga akhir November 2015 mendatang. Kenapa ini menjadi sangat penting, idealnya updating data para PNS adalah per 10 tahun satu kali. Updating data terakhir dilakukan pada tahun 2003 lalu, artinya selama 12 tahun belum lagi ada updating data. Sehingga updating data menjadi keharusan bagi seluruh PNS untuk keakuratan data.

“Saat ini sekitar lebih dari tujuh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah kami berikan sosialisasi. Alhamdulilah sekitar 18 ribu PNS sudah terdaftar di PUPNS, dengan sosialisasi ini seluruh PNS di Kabupaten Bogor sebelum akhir November bisa terdaftar di PUPNS. Karena Desember sudah memasuki tahap evaluasi, bukan lagi pendaftaran,” tuturnya.

Sementara itu, salah satu PNS Pemkab Bogor sekaligus Peserta Sosialisasi PUPNS, Ilham Maulana mengakui, sangat menyambut baik sosialisasi tersebut karena selain bisa memberikan pemahaman mengenai registrasi dan cara mengimput data PUPNS, sosialisasi ini juga sangat membantu memudahkan para PNS saat mengimput data PUPNS.

“Jujur saja sebelum ada sosilasisasi ini kami masih bingung, alhamdulilah dengan sosialisasi ini memberikan pemahaman lebih dan memudahkan kita saat pengisian e-PUPNS. Kendala yang kami rasakan saat ini hanya di jaringan internet, karena yang mengakses seluruh PNS di Indonesia sehingga saat proses penyimpanan kami harus menunggu lama. Kami biasanya nyoba saat tengah malam atau waktu sebelum solat subuh, biasanya jaringannya bagus,” imbuh Ilham. (Dewi/Diskominfo Kabupaten Bogor)

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, Yuyud Wahyudin mengungkapkan banyaknya laporan dari warga yang belum mendapatkan raskin beberapa bulan terakhir ternyata pemerintahan desanya nunggak pembayaran, sehingga distribusinya distop dulu.

“Masalah pembayaran desa yang belum tuntas ini kita tanyakan ke Badan Pemasyarakatan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor untuk menindaklanjutinya ke kepala desanya. Sebab stok beras raskin menumpuk di gudang Bulog Dramaga, Saya sudah cek langsung,” ujarnya, Jumat.(5/9/2015).

Kepala Sub Divisi Regional Bulog Wilayah Cianjur, Bogor dan Depok Supriyanto mengakui ada beberapa desa yang belum menyetor uang ke Bulog dalam pengambilan raskin. “Inilah yang menghambat pendistribusian,” katanya.

Menurutnya, terdapat sekitar 100 desa di 27 kecamatan dari 40 kecamatan di Kabupaten Bogor yang masih menunggak sejak Januari-Agustus ini. “Kalau ditola sekitar Rp 1,2 miliar,” jelasnya.

Dia menyebutkan, stok raskin di Kabupaten Bogor sebesar 23.380.410 ton sebulan yang diberikan kepada 155.894 rumah tangga sasaran. “Sedangkan sistem pembayarannya, Bulog Dramaga masih menggunakan sistem konsinyasi dengan harga standar,” katanya.

Sementara harga raskin, dari titik awal pendistribusian Rp1.600 sekilo dengan kadar airnya 14 persen dan dapat bertahan selam setahun. “Meski demikian raskin sudah pasti beda jauh dengan beras premium,” tutupnya.